Dugaan Manipulasi Spesifikasi Proyek Jalan Sirnarasa-Antajaya Senilai Rp14,6 Miliar, Kadis PUPR Bogor Bungkam
Dugaan Manipulasi Spesifikasi Proyek Jalan Sirnarasa-Antajaya Senilai Rp14,6 Miliar, Kadis PUPR Bogor Bungkam
BOGOR – Sidak Informasi.Proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Bogor kembali didera isu miring. Pekerjaan pengaspalan jalur Sirnarasa-Antajaya/Bantar Kuning di Kecamatan Tanjungsari senilai Rp14,6 miliar yang bersumber dari APBD 2025 diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Berdasarkan data papan proyek, kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Akaba Citra Perdana dengan konsultan pengawas PT Bumi Madani. Proyek dengan nomor kontrak 620/A.098-33.2108/TING-JLN/PPJJ-1/SPMK/DPUPR ini memiliki nilai fantastis mencapai Rp14.682.692.100,00.
Dugaan malapraktik konstruksi ini mencuat setelah tokoh masyarakat Desa Buanajaya, Angga Dita Erlangga, melakukan investigasi mandiri di lokasi proyek. Ia menemukan indikasi manipulasi ketebalan lapisan jalan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sesuai dokumen RAB, proyek ini seharusnya menggunakan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) setebal 10 cm dan Lapisan Pondasi Atas (LPA) setebal 10 cm. Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok. Ini adalah pengabaian kualitas yang fatal demi meraup keuntungan lebih," tegas Angga kepada awak media, Minggu (21/12/2024).
Angga menyoroti tumpulnya fungsi kontrol dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor serta konsultan pengawas yang dibayar negara untuk memastikan kualitas pekerjaan. Pembiaran ini memicu spekulasi adanya "main mata" antara pihak kontraktor dengan oknum dinas terkait.
Ironisnya, saat akan dikonfirmasi, pihak berwenang di Dinas PUPR Kabupaten Bogor justru menunjukkan sikap tertutup dan enggan memberikan penjelasan transparan.
“Kami sudah berupaya meminta klarifikasi, namun mereka bungkam dan saling lempar tanggung jawab. Sikap tertutup ini justru memperkuat dugaan adanya penyimpangan anggaran yang sistematis,” lanjut Angga.
Merespons temuan tersebut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif melalui pemeriksaan fisik secara menyeluruh (core drill). Transparansi dinilai krusial mengingat infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi masyarakat yang seharusnya bertahan dalam jangka panjang.
Angga menegaskan tidak akan tinggal diam melihat uang pajak rakyat disalahgunakan untuk proyek berkualitas rendah. Ia mengancam akan membawa temuan ini ke meja hijau jika Pemerintah Kabupaten Bogor tidak segera mengevaluasi kontraktor pelaksana.
"Jika tidak ada tindak lanjut dan klarifikasi transparan, kami akan melaporkan temuan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Tipikor Polres Bogor," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan,
Di lokasi proyek, baik perwakilan PT Akaba Citra Perdana maupun konsultan pengawas PT Bumi Madani tidak tampak berada di tempat untuk memberikan klarifikasi teknis.(Jajang Nurjaman)