Premanisme Hantui Proyek Strategis Nasional di Cibarusah, Pokja Sabaraya Desak Polisi Bertindak Tegas
Premanisme Hantui Proyek Strategis Nasional di Cibarusah, Pokja Sabaraya Desak Polisi Bertindak Tegas
Endang Kosasih (Rante) ketua umum Pokja Sabaraya
BEKASI – Sidak Informasi.Aksi premanisme kembali menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berlokasi di Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, dilaporkan menjadi sasaran teror dan perusakan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok lokal.
Ketua Umum Asosiasi Jurnalis dan LSM Pokja Sabaraya mengecam keras insiden ini. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan infrastruktur, terlebih imbauan serta spanduk anti-premanisme telah dipasang secara masif di berbagai titik strategis.
"Ini modus lama yang merusak iklim investasi dan pembangunan. Oknum yang mengatasnamakan putra daerah atau kelompok tertentu kerap meminta 'jatah koordinasi'. Jika tidak dipenuhi, mereka melancarkan teror hingga merusak alat kerja," ujar perwakilan Pokja Sabaraya dalam keterangan resminya.
Kerugian Materiil dan Ancaman Proyek Mangkak
Dampak dari aksi anarkis ini mulai dirasakan secara nyata. Pihak kontraktor pelaksana menyatakan keresahan mendalam setelah sejumlah aset vital, mulai dari peralatan teknis hingga material konstruksi, dilaporkan dirusak bahkan dihilangkan oleh oknum tersebut.
Tindakan teror ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pelaksana proyek, tetapi juga mengancam target penyelesaian pekerjaan. Proyek Inpres ini merupakan bagian krusial dari infrastruktur irigasi guna mendukung ketahanan pangan di wilayah Desa Ridomanah.
Desakan Penindakan Hukum
Pokja Sabaraya secara resmi mendesak jajaran Polsek Cibarusah dan Polres Metro Bekasi untuk segera turun tangan dan menindak tegas para pelaku.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan aksi ini berlarut-larut. Ini adalah proyek negara untuk kepentingan rakyat, tidak boleh ada praktik pungli atau jatah-jatahan yang menghambat pembangunan nasional," tegasnya.
Masyarakat dan pihak pengembang berharap adanya jaminan keamanan yang konkret agar operasional di lapangan dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang intimidasi dari oknum tidak bertanggung jawab.(Red)