Terganjal Kapasitas Dapur dan Jarak, Ribuan Kelompok ‘3B’ di Cipatat Belum Tersentuh Program Makan Bergizi Gratis
Terganjal Kapasitas Dapur dan Jarak, Ribuan Kelompok ‘3B’ di Cipatat Belum Tersentuh Program Makan Bergizi Gratis
BANDUNG BARAT – Sidak informasi.
Meski Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergulir sejak pertengahan 2025, distribusinya di wilayah pelosok masih menghadapi tembok besar. Di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ribuan sasaran prioritas yang masuk dalam kelompok ‘3B’—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—dilaporkan belum menerima manfaat program unggulan pemerintah tersebut.
Data dari UPT KB Kecamatan
Cipatat mengungkap potret ketimpangan distribusi yang cukup mencolok. Dari total 9.737 jiwa kelompok 3B di wilayah tersebut, baru 6.695 orang yang terlayani. Artinya, sebanyak 3.052 orang lainnya masih masuk dalam daftar tunggu tanpa kepastian asupan gizi tambahan.
Kapasitas Dapur Menjadi Titik Lemah
Desa Sarimukti menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Hingga pertengahan Januari 2026, program MBG tercatat belum menyentuh satu pun dari 560 warga kelompok 3B di desa tersebut.
Euis, kader pos KB Desa Sarimukti, membeberkan bahwa kendala utama bukan pada pendataan, melainkan pada infrastruktur penyedia. "Informasinya, belum ada dapur yang bisa melayani kami karena dapur yang sudah ada saat ini kapasitasnya sudah penuh," ungkap Euis saat dikonfirmasi, Kamis (15/1/2026).
Kondisi serupa merambat ke desa lain seperti Kertamukti, Gunung Masigit, dan Mandalawangi, di mana penyaluran baru mencakup sebagian kecil rukun warga (RW).
Radius Distribusi Jadi Penghambat di Pelosok
Selain masalah kapasitas produksi dapur, aturan teknis mengenai radius distribusi menjadi penghalang bagi warga di wilayah terpencil. Penyuluh KB UPT KB Kecamatan Cipatat, Wida Dewi, menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program MBG mengatur batasan jarak yang ketat.
"Ada ketentuan bahwa lokasi penyaluran harus berada dalam radius maksimal 5 hingga 6 kilometer dari dapur penyedia. Jika jaraknya lebih jauh, secara teknis belum bisa dilayani," jelas Wida.
Padahal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, wilayah pelosok seharusnya menjadi prioritas utama demi menekan angka tengkes (stunting) dan memperbaiki gizi nasional pada fase krusial pertumbuhan.
Menanti Pemerataan Bertahap
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan tengah mengupayakan pemerataan secara bertahap. Kelompok 3B yang saat ini terabaikan baru akan terkaver apabila ada penambahan dapur baru atau perluasan jangkauan logistik di titik-titik buta (blind spot) distribusi.
Masyarakat kini berharap komitmen pemerintah pusat untuk memprioritaskan wilayah pelosok segera terealisasi melalui percepatan pembangunan infrastruktur dapur penyedia, agar target "Zero Stunting" di Kecamatan Cipatat bukan sekadar angka di atas kertas.(Cepy Abdul Fatah.)