Kanwil Kemenham DKI Jakarta Ajak Mahasiswa Kolaborasi Wujudkan Pembangunan Berperspektif HAM
JAKARTA –Sidak Informasi .Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta, Dr. Yuliati, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada masyarakat luas. Hal ini disampaikannya dalam acara bertajuk "Gotong Royong Wujudkan Jakarta untuk Semua".
Dr. Yuliati menyatakan bahwa Kanwil Kemenham DKI sangat mendukung inisiatif mahasiswa dan kelompok masyarakat, seperti LKMID (Lembaga Konsultasi Mahasiswa Hukum Indonesia), dalam memastikan setiap penyelenggaraan pembangunan di ibu kota memiliki perspektif HAM yang kuat.
"Kehadiran mahasiswa ini membantu kami bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa pembangunan di Jakarta tidak meninggalkan masyarakat pinggiran. Ini adalah bentuk kolaborasi unik yang melibatkan kementerian, partai politik, Kesbangpol, hingga elemen masyarakat," ujar Dr. Yuliati di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dorong Regulasi Inklusif
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Yuliati menjelaskan bahwa secara kelembagaan, Kanwil Kemenham terus mendorong agar setiap regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melalui kajian perspektif HAM.
"Kami berjuang memastikan ruang publik bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Baik itu disabilitas, difabel, masyarakat ekonomi lemah, hingga fakir miskin, semua harus memiliki hak yang sama. Jakarta sudah mulai mengarah ke sana," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi saat ini telah membangun kolaborasi luar biasa dengan Kementerian HAM dalam penyusunan kebijakan, sehingga potensi pelanggaran hak-hak sipil dapat diminimalisir sejak dini.
Mahasiswa Sebagai Garda Terdepan
Dr. Yuliati secara khusus menyoroti peran vital mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat. Ia mencontohkan kasus di Menteng terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU), di mana gerakan mahasiswa berhasil mengungkap adanya potensi penggusuran yang melanggar prinsip HAM.
Dr. Yuliati secara khusus menyoroti peran vital mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat. Ia mencontohkan kasus di Menteng terkait Tempat Pemakaman Umum (TPU), di mana gerakan mahasiswa berhasil mengungkap adanya potensi penggusuran yang melanggar prinsip HAM.
"Mahasiswa adalah pejuang garda depan. Ketika kacamata kami (pemerintah) tidak sampai ke pelosok, tangan dan suara merekalah yang menyuarakan ketidakadilan tersebut kepada kami," ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Yuliati menitipkan pesan agar mahasiswa tetap menjaga idealisme dan integritas moral. Ia berharap mahasiswa terus berjuang murni demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan segelintir pihak yang mencoba menunggangi gerakan mereka.
"Tetaplah menjadi mahasiswa yang punya moral, punya idealisme, dan berjuang untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang yang membiayai mereka," pungkasnya.(Toni)