Panas! Pemilihan BPD 2026 Rawan "Tunggangan" Kepentingan, Endang Kosasih: Jangan Jadikan BPD Stempel Kades!
Panas! Pemilihan BPD 2026 Rawan "Tunggangan" Kepentingan, Endang Kosasih: Jangan Jadikan BPD Stempel Kades!
BEKASI, – Sidak Informasi.Memasuki Mei 2026, atmosfer politik di tingkat desa mulai memanas. Berbagai desa tengah mematangkan persiapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034, seperti yang terpantau di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi.
Menanggapi dinamika ini, Ketua Umum Asosiasi Jurnalis dan LSM Pokja Sabaraya, Endang Kosasih (Rante), angkat bicara dengan tegas. Ia menyoroti potensi kerawanan dalam proses pemilihan, terutama indikasi tertutupnya proses seleksi yang disinyalir ditunggangi kepentingan pihak tertentu.
"Pemilihan BPD bukan sekadar acara rutin ganti orang. Ini adalah momen krusial untuk menentukan arah pengawasan dana desa.
Saya ingatkan, jangan sampai ada BPD yang terbentuk hanya menjadi stempel kepala desa," tegas Endang Kosasih (Rante) dalam pernyataannya.
Sorotan Tajam: BPD Harus Mandiri
Rante menekankan bahwa BPD memiliki kewenangan besar dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Ia mendesak panitia pemilihan di desa-desa untuk bekerja profesional, transparan, dan tidak memihak.
"BPD adalah wakil masyarakat, bukan bawahan kepala desa. Kami dari Pokja Sabaraya akan memantau ketat proses ini. Jika ditemukan indikasi nepotisme atau pemilihan yang tidak transparan hanya untuk mengamankan proyek kades, kami tidak segan-segan menyorotinya," ujar Rante.
Pentingnya Transparansi 2026
Ia juga menyoroti isu ketertutupan pemilihan BPD yang sempat disorot di beberapa wilayah, di mana warga menilai proses kurang transparan. Padahal, BPD ke depan memiliki tantangan berat dalam mengawal penggunaan dana desa yang aturannya semakin ketat.
"Masyarakat harus jeli. Pilih calon BPD yang berani kritis dan mengerti regulasi. Jangan pilih yang hanya mau duduk nyaman," pungkasnya.*